MAHADALY-ATTARMASI.AC.ID, PACITAN — Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Dr Dewi Chomistriana, melakukan kunjungan kerja ke Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, Jumat (10/10/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian pengecekan kehandalan bangunan pondok pesantren di berbagai daerah. Sebelumnya, tim Kementerian PUPR telah menyambangi pesantren di Jombang dan Kediri.

“Alhamdulillah, pada hari ini kami melakukan kunjungan pesantren yang ketiga, setelah Jombang dan Kediri. Agenda kami untuk melakukan pengecekan terhadap kehandalan bangunan pesantren, baik itu asramanya, masjid, madrasah, dan fasilitas lainnya,” kata Dewi saat memberikan keterangan kepada wartawan di lokasi.

Ponpes Tremas Pacitan memiliki sejarah panjang. Berdiri sejak tahun 1820, usia lembaga pendidikan Islam ini telah melampaui dua abad. Menurut Dewi, pihaknya fokus melakukan audit terhadap bangunan-bangunan lama serta memantau pembangunan baru yang sedang berjalan.

“Jadi Pondok Pesantren Tremas ini sudah cukup tua, di atas 200 tahun usianya. Kami tentunya melakukan pengecekan terhadap bangunan-bangunan yang sudah tua, tetapi saat ini ponpes Tremas sedang melakukan tahapan konstruksi untuk kompleks madrasah,” ujarnya.

Dewi mengapresiasi proses pembangunan yang sedang dilakukan. Ia menyebut pelaksanaan pembangunan telah memenuhi kaidah-kaidah teknis dan melibatkan tenaga profesional.

“Secara umum, alhamdulillah pelaksanaan pembangunannya sudah baik, kaidah-kaidah teknis sudah diterapkan. Kami sangat apresiasi sekali, Pak Yai, ternyata sudah melibatkan tenaga konstruksi yang kompeten. Beberapa bahkan sudah pernah bekerja di jalan tol, sehingga sudah punya sertifikat kompetensi kerja. Kami yakin bangunan ini akan menjadi bangunan yang andal,” ujarnya.

Untuk bangunan lama, Dewi menyampaikan audit akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Mengingat jumlah pesantren di Indonesia mencapai lebih dari 42.400 lembaga, pemerintah memprioritaskan audit pada pesantren yang memiliki lebih dari 1.000 santri dan bangunan di atas empat lantai. Targetnya, 80 pondok pesantren di wilayah Jatim, Jateng, Jabar, Banten, Aceh, Sumsel, Kalsel, dan Sulsel akan diaudit hingga akhir Desember 2025.

“Pertama kami akan lakukan review dokumen perencanaannya dan memberikan rekomendasi perbaikan. Beberapa juga sudah kami lakukan di lapangan. Kemudian untuk yang sudah jadi juga akan kami proses pendampingan persetujuan bangunan gedungnya kalau memang belum dimiliki,” jelasnya.

Dewi juga menambahkan, Kementerian PUPR akan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada para santri yang tertarik bekerja di bidang konstruksi. “Kemarin kami sudah bertemu beberapa santri yang punya keinginan untuk bekerja di bidang konstruksi. Kami dari Kementerian PU akan mengupayakan pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga konstruksi para santri. Jadi di samping para santri ini punya keahlian agama, mereka juga punya keahlian lain yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Ia menyebut kementerian juga akan membagikan pedoman praktis konstruksi dalam bentuk dokumen elektronik maupun video ke seluruh pondok pesantren.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Tremas Pacitan, KH Luqman Al Hakim Harits Dimyathi, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi bangunan pesantren.

“Pertama, kami mewakili jajaran pengasuh dan pengurus Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bu Dirjen CK beserta rombongannya. Audit dan pemeriksaan bangunan-bangunan kami ini sangat kami hargai. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, bapak presiden, bapak menko, semuanya yang langsung merespon adanya musibah. Karena di balik musibah pasti ada hikmah,” ucap pria yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Ayo Mondok itu.

Menurut KH Luqman, pondok pesantren yang berusia lebih dari dua abad ini memang membutuhkan pedoman konstruksi resmi dari pemerintah, terutama karena wilayah Pacitan termasuk daerah rawan gempa. Ia juga meluruskan pemahaman masyarakat mengenai praktik roan atau gotong royong dalam pembangunan pondok.

“Roan itu prinsipnya gotong-royong. Santri hanya membantu mengambil batu atau pasir. Tukang profesionalnya ada sendiri. Jadi ini yang harus kami luruskan, roan ini kerja sama yang baik,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya standar keselamatan dalam pembangunan pondok, terutama pada bangunan empat lantai ke atas. Meski begitu, nilai edukasi dari kegiatan roan harus tetap dipertahankan.

 “Cuma kita ambil hikmahnya, bagaimana kalau di atas lantai empat harus hati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas PUPR Pacitan, Ir Suparlan, menyatakan kesiapan pemerintah daerah membantu proses audit dan tindak lanjutnya. “Terima kasih atas kunjungannya. Kami juga akan bergerak terus untuk pondok-pondok yang lain. Tapi nanti rekomendasi kami sampaikan ke Bupati,” ujarnya.

Ia pun memastikan, jika dari hasil audit ditemukan bangunan tidak layak, langkah perbaikan atau pembongkaran akan dilakukan sesuai ketentuan. “Dari proses audit itu nantinya pasti ada kesimpulan-kesimpulan dan tindak lanjut. Salah satunya jika memang ada yang tidak layak harus dirobohkan. Pemerintah pusat tentu juga berpikir bagaimana mengganti, termasuk PBG, nanti kita bantu,” pungkas Suparlan. (*)

Editor: Yusuf Arifai